Semeton Prabowo – Koalisi Indonesia Maju (KIM) bersama Prabowo menawarkan program pembenahan pada sistem Hukum dan Politik disamping soal Pendidikan dan Ekonomi. Penawaran tersebut menjadi salah satu topik yang diusulkan oleh Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra.
Yusril menerangkan, dirinya sedikit memberi masukan terhadap progam-progam yang telah disusun Prabowo. Menurut dia, masalah sistem politik, pemerintahan dan sistem hukum juga perlu dibenahi.
“Saya katakan kita perlu juga untuk membenahi sistem politik, sistem pemerintahan, dan sistem hukum di negara kita ini yang khususnya paska amandemen terjadi kesimpangsiuran jalannya negara kita ini yang memang perlu kita bahas kita dalami, Apakah kita perlu amandemen lagi untuk merapikan apa yang ada sekarang? Sehingga demokrasi kita itu berjalan dengan baik dan sempurna,” ujar Yusril di Kantor DPP Partai Golkar, Kamis malam (14/9) tadi.
Lebih lanjut, Yusril menegaskan bahwa stabilitas politik dan hukum sangat berpengaruh pada berbagai lini pembangunan. Khsusnya dalam pembangunan ekonomi demi menjamin kesejahteraan rakyat Indonesia.
“Dan perlu juga kita menciptakan stabilitas politik di dalam negeri Karena mustahil kita akan dapat melaksanakan pembangunan ekonomi untuk mensejahterakan rakyat kalau kondisi politik dalam negeri kita berantakan keadaannya,” sambungnya.
Terakhir, Yusril juga menyinggung pentingnya melakukan perbaikan pada bidang hukum untuk menjamin kepastian hukum di negara Indonesia.
“Sekarang ini kita lihat dalam semua aspek kepastian hukum tidak ada, maka investasi kita sulit berkembang lebih cepat oleh karena dianggap tidak ada kepastian hukum di negara kita,” ucap dia.(NS)