Semeton Prabowo – Prabowo Subianto juga mengingatkan bahwa penerimaan WTP bukan sekedar prestasi melainkan kewajiban bagi seluruh instansi pemerintah yang dijalankan penuh tanggung jawab.
“Perlu diingat sesuai dengan pernyataan Presiden RI saat penerimaan LKPP 2022 pada tanggal 26 Juni 2023, bahwa WTP bukan merupakan suatu prestasi melainkan kewajiban bagi seluruh instansi pemerintah yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab,” pesan Menhan RI Prabowo Subianto di Aula Bhineka Tunggal Ika, Kemhan, Jakarta Pusat, Rabu (26/7).
Berdasarkan data yang diterima oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), bahwa Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan TNI kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sejalan dengan itu Prabowo juga dengan tegas menyampaikan bahwa predikat itu didapat Kemhan sebanyak lima kali berturut-turut.
“Ini merupakan kelima kalinya Kemhan berhasil mempertahankan opini tersebut. Saya sangat mengapresiasi atas performa kerja dengan hasil yang luar biasa,” ucap Prabowo.
Dalam kesempatan itu Prabowo menyampaikan ucapan terima kasih atas bimbingan yang telah diberikan oleh Tim BPK RI kepada Kemhan dan TNI, sehingga hasil pemeriksaan tahun ini Kemhan-TNI kembali mendapat predikat opini WTP.
“Untuk itu atas kerja keras ini saya sampaikan apresiasi yang tinggi kepada kasatker dan kasubsatker serta semua pihak yang telah berkontribusi dan bahu membahu dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang berkualitas serta mematuhi prinsip-prinsip akuntansi relevan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Ini merupakan pertanggungjawaban atas apa yang telah diamanatkan oleh negara kepada pemerintah,” tambah Menhan.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Atas LK Kementerian Pertahanan Tahun 2022 pada Unit Organisasi (UO) Kemhan, UO Mabes TNI, UO TNI AL, UO TNI AD dan UO TNI AU dilakukan oleh Anggota I Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), Nyoman Adhi Suryadnyana, kepada Menteri Pertahanan RI, Prabowo Subianto. (PA)